Langsung ke konten utama

Postingan

PENERAPAN DIVERSI DALAM PERSIDANGAN ANAK

Oleh : Sofian Parerungan, SH.,MH * PENDAHULUAN Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia [1] . Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak  (Convention on the Rights of the Child )  yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak da...

Peradilan Sesat

Jika ada sdra anda yg sdng mengalami hukum maka pelajari dulu dibawah ini krn bisa menemukan satu saja maka anda bisa pulang bebas. Inilah  Peradilan Sesat

Yuk, Simak Penalaran Hukum Hakim Niaga Indonesia

Dikaji dalam disertasi Gunardi, lulusan pertama program doktor ilmu hukum Universitas Tarumanagara. MUHAMMAD YASIN Dibaca:  1649   Tanggapan :  0 Gunardi mendapat ucapan selamat dari kolega. Foto: FH UNTAR (www.untar.ac.id) BERITA TERKAIT Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum Inilah Intisari  Landmark Decisions  MA Tahun 2014 MA Luncurkan Aplikasi SIPP Terbaru MA Berperan Tingkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia Laporan Tahunan  Mahkamah Agung  2015 mencatat ada 50 perkara kasasi kepailitan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung, setara dengan 5,85 persen dari 854  perkara  perdata khusus yang masuk tahun itu. Jumlah peninjauan kembali (PK) lebih kecil, yakni ‘hanya’ 23 perkara yang masuk. Meskipun angkanya kecil, kepailitan berada pada nomor urut kedua terbanyak setelah perkara hubungan industrial yang dimohonkan PK. Gunardi, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ( FH Untar ) Jakarta...