MAHKAMAHdunia

Oleh : Sofian Parerungan, SH.,MH * PENDAHULUAN Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia [1] . Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak  (Convention on the Rights of the Child )  yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak da...

Jika ada sdra anda yg sdng mengalami hukum maka pelajari dulu dibawah ini krn bisa menemukan satu saja maka anda bisa pulang bebas. Inilah  Peradilan Sesat

Dikaji dalam disertasi Gunardi, lulusan pertama program doktor ilmu hukum Universitas Tarumanagara. MUHAMMAD YASIN Dibaca:  1649   Tanggapan :  0 Gunardi mendapat ucapan selamat dari kolega. Foto: FH UNTAR (www.untar.ac.id) BERITA TERKAIT Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum Inilah Intisari  Landmark Decisions  MA Tahun 2014 MA Luncurkan Aplikasi SIPP Terbaru MA Berperan Tingkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia Laporan Tahunan  Mahkamah Agung  2015 mencatat ada 50 perkara kasasi kepailitan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung, setara dengan 5,85 persen dari 854  perkara  perdata khusus yang masuk tahun itu. Jumlah peninjauan kembali (PK) lebih kecil, yakni ‘hanya’ 23 perkara yang masuk. Meskipun angkanya kecil, kepailitan berada pada nomor urut kedua terbanyak setelah perkara hubungan industrial yang dimohonkan PK. Gunardi, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ( FH Untar ) Jakarta...

            Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara  yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu  dan mengenai golongan rakyat tertentu.  Dalam struktur 0rganisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.             Tugas-tugas lain Pengadilan Agama  ialah : Member...

Gagasan pengadilan khusus pertanahan berkembang di lingkungan akademik. Masuk dalam RUU. Tapi insane pengadilan cenderung menolak. MYS Dibaca:  4757   Tanggapan :  0 pengadaan tanah untuk pembangunan salah satu yang sering memantik konflik pertanahan. Foto: SGP BERITA TERKAIT Wow!!! Ganti Rugi Lahan Harus Lebih Tinggi dari NJOP? Implementasi Perma Gugatan Sederhana ‘Terbentur’ Masalah Domisili MK: Pengembang Wajib Fasilitasi Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rusun Sengketa atau  konflik pertanahan , apalagi kalau sudah sampai menjadi perkara di pengadilan, merupakan masalah kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Eskalasi konflik semakin meningkat seiring semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang akan dijadikan lokasi pemukiman maupun untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, atau keperluan lain. Jika demikian halnya, apakah sudah sedemikian penting membentuk pengadilan pertanahan di Indonesia? Pertanyaa...

Peradilan Tata Usaha Negara  adalah  lingkungan peradilan  di bawah  Mahkamah Agung  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara [1] . Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi: Pengadilan Tata Usaha Negara [1] , berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah  kabupaten / kota [2] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [1] , berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah  provinsi [2] Pengadilan Khusus [3] Pengadilan Pajak [3] , berkedudukan di  ibukota   Negara [4] Daftar isi  ...

Peradilan Tata Usaha Negara  adalah  lingkungan peradilan  di bawah  Mahkamah Agung  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara [1] . Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi: Pengadilan Tata Usaha Negara [1] , berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah  kabupaten / kota [2] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [1] , berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah  provinsi [2] Pengadilan Khusus [3] Pengadilan Pajak [3] , berkedudukan di  ibukota   Negara [4] Daftar isi  ...

IKHSAN FAKHRUDDIN HOT !!!  Tahun 2016 ini Pemerintah kembali akan mengadakan Rekrutmen CPNS. Menurut kabar yang kami terima, ada 10 ribu kuota yang dibuka tahun ini untuk jalur pelamar umum.  Jadwal resmi pendaftaran CPNS 2016  bisa Anda lihat selengkapnya  Disini . Sebagai persiapan mengikuti Seleksi CPNS 2016 nanti, pelajari pembahasan soal-soal dan jawaban CPNS 2016 dengan mendaftar  Disini .        Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang  Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama  atau di Aceh lebih dikenal dengan sebutan Mahkamah Syar’iyah. Sebenarnya postingan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah praktek peradilan pada waktu saya masih di bangku kuliah. Ketika itu kami diberikan tugas membuat sebuah proposal tentang  Prosedur Beracara di Pengadilan Agama , dan Alhamdulillah telah berhasil saya selesaikan sedemikian rupa dengan bantuan dari berbagai referensi. Berikut ...